Kedudukan Perempuan dalam Sistem Politik Perspektif Fiqih Kontemporer

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan membawa manusia kepada modernisasi di berbagai aspek dalam kehidupan.  Dampak paling nyata dari adanya modernisasi tersebut adalah perubahan dan munculnya persoalan-persoalan baru dalam kaitannya dengan hukum Islam. Tidak jarang persoalan yang ditemukan membutuhkan kejelasan hukumnya dalam perspektif Islam. Dalam menyikapi persoalan yang ditemukan dewasa ini, fikih kontemporer menjadi sebuah Ilmu yang seharusnya didalami. Pada era globalisasi ini terjadi perubahan pradigma di beberapa aspek kehidupan, salah satunya dI bidang sumber daya manusia terutama kepemimpinan. Jika zaman dahulu kepemimpinan hanya identik dengan kaum laki-laki namun saat ini sudah mulai banyak perempuan yang menduduki jabatan tinggi sebagai pemimpin  Di sisi lain, pandangan Islam terhadap perempuan tidak membedakan posisi mereka. Islam tidak mengenal diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.Tulisan ini merupakan sebuah tinjauan yang mengkaji berbagai macam tantangan dalam kepemiminan perempuan. Data diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai sumber referensi seperti buku, artikel yang dipublikasi di jurnal dan sumber lainnya yang relevan. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya upaya mewujudkan kesamaan hak dan seteraan gender, sehingga kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin tidak terbatasi. Beberapa perempuan telah berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis baik dalam bidang politik ekonomi dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam sistem politik menurut beberapa ulama kontemporer, termasuk Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, Hasan Al-Banna, dan Amin Wadud. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran ulama kontemporer mengenai hukum perempuan dalam politik. Penelitian ini juga menggambarkan berbagai pandangan dari keempat ulama beserta landasan yang digunakan dalam menetapkan kedudukan hukum perempuan dalam politik.